DPRD

Sekretariat DPRD Lampung Ambil Bagian dalam Turnamen Minisoccer IJP Lampung BANDAR LAMPUNG — Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam turnamen minisoccer Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung yang dirangkai dengan launching IJP FC, bersama puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, ST., SE., […]

DPRD Provinsi Lampung Dukung Groundbreaking Hilirisasi Ayam Terintegrasi Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendorong peningkatan nilai tambah sektor peternakan di Provinsi Lampung yang digelar di Kebun Trikora PTPN I Regional

Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendorong peningkatan nilai tambah sektor peternakan di Provinsi Lampung yang digelar di Kebun Trikora PTPN I Regional 7, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat, 6/2/2026. Dalam kegiatan

Pesawaran, 5 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2029, sekaligus Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Empat Ranperda Prakarsa DPRD, yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Kamis (5/2/2026). Rapat Paripurna tersebut dihadiri

Pesawaran, 5 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2029, sekaligus Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Empat Ranperda Prakarsa DPRD, yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Kamis (5/2/2026). Rapat Paripurna tersebut dihadiri

Panja Listrik Komisi XII DPR RI Kunjungi Provinsi Lampung, Bahas Ketahanan dan Pemerataan Listrik Bandar Lampung — Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung dalam rangka masa persidangan. Kegiatan kunjungan kerja tersebut berlangsung di Hotel Radisson Lampung. Kamis, (5/2/2026) Rombongan Panja Listrik Komisi XII DPR RI dipimpin oleh

Bandar Lampung — Sekretariat DPRD Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan dalam rangka mendukung Program Gerakan Aksi Aman, Sehat, Tertib, dan Indah (ASRI) sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia terkait penguatan Program Bersih Nasional serta Instruksi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., Nomor 8 Tahun 2026 tentang KORVE/Gerakan Bersih-Bersih Kantor dan Lingkungan

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Dukung Program ASRI, Tindak Lanjuti Arahan Presiden dan Instruksi Gubernur. Bandar Lampung — Sekretariat DPRD Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan dalam rangka mendukung Program Gerakan Aksi Aman, Sehat, Tertib, dan Indah (ASRI) sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia terkait penguatan Program Bersih Nasional serta Instruksi Gubernur Lampung Rahmat

Lampung , – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan dukungan penuh DPRD Provinsi Lampung terhadap atensi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai percontohan praktik baik pengelolaan taman nasional di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ahmad Giri Akbar usai menghadiri rembuk bersama warga desa penyangga Taman Nasional

BANDAR LAMPUNG – Persoalan penguasaan tanah di kawasan hutan register kembali menjadi perhatian serius. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung,Putra Jaya Umar, menegaskan perlunya kebijakan tegas namun tetap berkeadilan dalam menyikapi maraknya penguasaan lahan hutan register oleh masyarakat, tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan dan aspek sosial ekonomi warga sekitar. Menurut Putra Jaya Umar, tanah ulayat