DPRD

BANDAR LAMPUNG – Persoalan penguasaan tanah di kawasan hutan register kembali menjadi perhatian serius. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung,Putra Jaya Umar, menegaskan perlunya kebijakan tegas namun tetap berkeadilan dalam menyikapi maraknya penguasaan lahan hutan register oleh masyarakat, tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan dan aspek sosial ekonomi warga sekitar. Menurut Putra Jaya Umar, tanah ulayat […]

Bandarlampung, – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyebut, rencana penggabungan delapan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ke wilayah Kota Bandar Lampung berpotensi melahirkan kantong ekonomi baru yang menopang pertumbuhan ekonomi provinsi. Ahmad Giri Akbar mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari lapangan, masyarakat di delapan desa tersebut telah sepakat untuk bergabung

Lampung , – Taman Nasional Way Kambas (TNWK) akan menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan kawasan konservasi dan mitigasi konflik satwa liar. Hal ini merupakan atensi Presiden RI yang harus dikawal bersama oleh semua pihak. Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Provinsi Lampung, menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarinstansi terkait dalam mewujudkan hal tersebut. “Gubernur Lampung

Lampung , –  Kegiatan Gerakan Bersatu dengan Alam di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem di Provinsi Lampung. Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Provinsi Lampung, menegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung akan melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal terhadap

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar angkat bicara terkait penyesuaian batas wilayah yang membuat delapan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, masuk ke wilayah Kota Bandar Lampung. Delapan desa tersebut yakni Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margo Mulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjaragung. Giri menegaskan, rencana penggabungan wilayah

Lampung , – Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Provinsi Lampung, mengapresiasi sinergi lintas sektor yang terbangun dalam upaya konservasi Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Hal ini disampaikan dalam kegiatan rembuk bersama warga desa penyangga TNWK, yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, di “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, TNI, pengelola taman nasional, dan

Lampung , –  Kegiatan Gerakan Bersatu dengan Alam di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, membahas langkah-langkah mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat desa penyangga. Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Provinsi Lampung, menegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung akan melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pelestarian lingkungan serta penanganan konflik

Lampung , –  Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. menghadiri kegiatan Gerakan Bersatu dengan Alam di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, pada Sabtu (24/1/2026). Kegiatan tersebut merupakan upaya pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi konflik satwa liar di wilayah sekitar Taman Nasional Way Kambas. “DPRD Provinsi Lampung akan melaksanakan fungsi

PESAWARAN – Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Pahumungan, Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (24/1/2026). Dalam arahannya, Elly Wahyuni menegaskan pentingnya

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menyambut baik rencana pengusaha asal Yogyakarta yang merupakan putra daerah Lampung, HM Suryo, untuk membangun pabrik rokok HS di Kabupaten Lampung Timur. Syukron menilai rencana pendirian pabrik rokok tersebut sebagai kabar baik, sekaligus bentuk kontribusi nyata anak daerah yang sukses di perantauan terhadap tanah